Liputan/re-writte: Hendrik Gostal Fandi

Radio KMT - Semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dan warga harus mendapatkan pemahaman HAM yang benar tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Targetnya pada tahun 2028 terdapat 20 juta penduduk harus dapat pendidikan HAM. Saat ini tahun (2025) dipekirakan rata-rata hanya 10 juta penduduk yang telah fasilitasi pendidikan tentang HAM yang benar.

Foto: KemenpanRB

Demikian Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan hal itu dihadapan 493 kepala daerah yang ikut dalam orientasi (retreat) di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Dia mengatakan, penguatan dan penegakan HAM adalah poin pertama dalam Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. "Jadi, kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah maka Bapak menentang (Astacita) nomor satu," ujar Pigai.

Pigai mengatakan, tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para kepala daerah dalam menjalankan HAM, yakni pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM. dimana pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan saat menyusun kebijakan daerah.

Menurut Pigai, dengan menyusun kebijakan daerah yang berpatokan pada hak asasi manusia, maka pimpinan daerah tersebut sudah memberikan program prioritas HAM. Kebijakan yang dimaksud seperti membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya. Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Sumber: Kompas.Com